Sumsel MT-Guna Wujudkan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Dami dan Zero Konflik, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel) gelar webinar yang bertajuk “Teguhkan Netralitas ASN dan Penyelenggara Pilkada Dalam Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 Damai dan Zero Konflik”,rabu (2/12/2020).
Webinar yang di moderatori oleh Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Lubuklinggau, Ganda Pardana berlangsung empat narasumber diantaranya, M. Hakim Junaidi (Akademisi UIN Walisongo), Andika Pranata Jaya (Ketua Bawaslu Sumsel 2012-2017), Qodri Usman Siregar (Wakil ketua Bapilu DPD Hanura Sumsel) dan Kombes Pol Budi Sajudin (Dir Intelkam Polda Sumsel) yang diwakilkan oleh Kasubdit 1 Intelkam Polda sumsel.
Kasubdit 1 Intelkam Polda sumsel, AKBP Sigit menerangkan bahwasanya pihaknya telah melakukan upaya penyisiran potensi di setiap TPS pada 7 Pilkada Serentak di Sumatera Selatan’
“kami Telah melakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada.
8.000 lebih TPS sudah aman, 1327 TPS rawan Konflik, dan 168 TPS sangat rawan konflik. Dari aparat polri telah melakukan persiapan dan upaya pengamanan untuk menghadapi pilkada 2020 ini” terang sigit.
Sementara itu’Wakil Ketua Bapilu DPD Hanura Sumsel Qodri mengatakan bahwa Keterlibatan ASN dalam momentum Pilkada sangatlah tinggi dalam keberpihakan ke paslon tertentu Penyelenggarapun tak luput juga berpotensi terjadi, pihaknya sendiri berkomitmen tidak untuk melibatkan ASN maupun Penyelenggara Pilkada dalam sebuah proses politik Pilkada.
“ASN dan Penyelenggara menjadi primadona kandidat Paslon, mereka sangat menjadi rebutan, yang bisa di untungkan ketika ASN dan Penyelenggara bila telah berpihak ke salah satu paslon adalah mereka bisa memberikan sebuah keputusan maupun rekomendasi secara resmi yang berakibat merugikan salah satu paslon, makanya Netralitas ASN dan Penyelenggara Pilkada mesti harus di kunjungi tinggi” ungkap Hakim Junaidi Dosen UIN Walisongo.
Selanjutnya Mantan ketua bawaslu provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya menuturkan kalau sebenarnya dari segi jumlah ASN bukanlah kelompok besar dalam hitungan matematika untuk mendongkrak perolehan suara Paslon.
“potensi penyebab Pilkada sering ricuh juga terletak pada ASN, nah mesti digaris bawahi terlebih dahulu ialah Netralitas ASN yang ada di tubuh instansi penyelenggara Pilkada, biasanya ASN yang berada di instansi tersebut sebuah titipan paslon tertentu untuk mengatur jalannya proses Pilkada, tentu semua harapan kita Pilkada Serentak 2020 ini berjalan dengan Jurdil dan Zero Konflik ” tegas Andika.
“Kurang lebih seminggu lagi sebagian besar masyarakat Indonesia akan berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020, maka suasana kedamaian dan Aman sebuah Proses Pilkada juga mesti berangkat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara itu sendiri”,terang Bambang Irawan Ketum Badko HMI Sumbangsel.
oleh karena itu kami meminta Kepada ASN dan Penyelenggara untuk senantiasa teguhkan Kode etik dan netralitas, guna mewujudkan Pilkada Damai, jurdil sehingga Terwujudnya Pilkada Zero Konflik, terkhususnya di wilayah Sumsel ini,pintanya.
(Lian)
