Muraterkini.com– Kepala Desa Belani, diduga memanfaatkan masyarakat untuk menekan PT. Bara Sentosa Lestari (BSL) setelah PT. Petrosea, kontraktor baru di wilayah tambang, mulai melakukan perekrutan tenaga kerja secara mandiri.
Langkah PT. Petrosea ini disebut-sebut membuat Kepala Desa geram karena berpotensi mengurangi keuntungan bisnis outsourcing miliknya, PT. Sinar Bumi Pertiwi (SBP), yang selama ini memasok tenaga kerja ke beberapa perusahaan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Setelah aksi demonstrasi pada 13 Januari 2025, masyarakat Desa Belani kembali merencanakan aksi di PT. BSL pada 21, 22, dan 23 Januari, serta 27, 28, dan 29 Januari 2025. Intelkam Polres Musi Rawas Utara membenarkan adanya surat pemberitahuan aksi tersebut.
“Benar ada pemberitahuan aksi dari masyarakat Desa Belani, namun aksi yang direncanakan batal,” ungkap Day, Intelkam Polres Muratara, saat dikonfirmasi pada 30 Januari 2025.
Dalam surat resmi bernomor 140/322/Pemdes-BLN/I/2025, tertanggal 9 Januari 2025, Pemerintah Desa Belani meminta PT. BSL dan PT. Petrosea menghentikan mobilisasi alat berat hingga berbagai permasalahan sosial diselesaikan selain itu di Point 4 tertulis bahwa PT.Petrosea sebagai kontraktor baru pengganti PT.Bintang Sukses Energi harus ikuti aturan main di Desa Belani.
Aliansi Pemuda Silampari Bersatu (APSB) menilai surat tersebut sebagai bentuk tekanan agar perusahaan tunduk pada kepentingan pribadi Kepala Desa.
“Aturan main yang seperti apa, bukankah Negara pinya UU. Seharusnya, pemerintah desa bersikap netral dan mendukung perekrutan tenaga kerja yang transparan, bukan justru menjadi alat tekanan demi keuntungan pribadi,” ujar Alam Budi dari APSB.
PT. Petrosea juga diketahui lebih mengutamakan masyarakat lokal Muratara dalam proses perekrutannya.
