Lubuklinggau MT- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui penasehat hukum Pemkot Lubuklinggau yang melayangkan surat somasi kepada media online serta aktivis pemuda, karena pemberitaan terkait mempertanyakan program-program Pemkot Lubuklinggau, dinilai Forum Pemuda Linggau (FPL) semestinya tidak perlu dilakukan.
Ketua FPL, Efran Ronaldi yang menyikapi terkait hal ini menjelaskan, menjadi hal wajar jika aktivis yang mewakili warga Kota Lubuklinggau mempertanyakan sampai sejauh mana hasil program-program pemerintah yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Semestinya tidak perlu ada somasi. Apalagi ke media online juga yang merupakan corong informasi, wajar saja lah media online dijadikan tempat menyuarakan aspirasi rakyat. Termasuk, sebuah kewajaran juga aktivis, mahasiswa, maupun masyarakat menyampaikan aspirasi. Tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kecuali media online pemberitaan nya sebuah hoax. Wajar bila pemkot somasi. Cukup Buat forum saja, undang mereka yang mengkritik, lalu jawab, semestinya kan begitu,” ujar Efran.
Menurut Efran, Pemkot Lubuklinggau jangan tertutup terkait progres pembangunan, termasuk soal sejauh mana hasil realisasi program-program pemkot.
“Somasi ke media online yang menayangkan, serta somasi ke aktivis yang bersuara, tentu ini bukti bahwa pemerintah kita anti kritik. tegasnya. (Rls)
